**Jember –** Dugaan penyimpangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember mulai mendapat perhatian serius dari DPRD Jember. Setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) beberapa waktu lalu, Komisi B DPRD Jember mengagendakan pemanggilan terhadap sejumlah pihak yang diduga terkait dalam pusaran persoalan distribusi tersebut.
Anggota Komisi B DPRD Jember, Khurul Fatoni, menyampaikan bahwa hasil temuan di lapangan sudah dibawa ke meja rapat dan langsung ditindaklanjuti melalui keputusan bersama. “Tadi pagi ini baru saja selesai, saya minta kepada ketua Komisi B dan jajaran pimpinan untuk mendiskusikan soal ini. Disepakati bahwa hari Rabu, 16 Juli 2025 akan digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP),” ujarnya, Senin (14/7/2025).
Dalam RDP tersebut, sejumlah instansi dan pihak swasta dijadwalkan hadir. Antara lain Dinas Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian (TPHP) Kabupaten Jember, perwakilan dari Pupuk Indonesia, pihak distributor, serta beberapa kios dan kelompok tani yang disebutkan dalam laporan masyarakat maupun hasil sidak.
Fatoni juga menambahkan bahwa surat undangan resmi kepada pihak-pihak terkait akan dikirimkan hari ini, dengan harapan mereka bisa hadir tepat waktu dalam forum RDP pukul 10.00 WIB. “Bila perlu, ketua paguyuban kios se-Kecamatan Jombang juga akan kita undang untuk ikut memberikan penjelasan,” imbuhnya.
Salah satu temuan yang disoroti Komisi B adalah adanya dugaan data fiktif dalam sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Menurut Fatoni, berdasarkan hasil investigasi lapangan, terdapat indikasi bahwa 30 hingga 40 persen data penerima pupuk bersubsidi dalam satu kios bersifat fiktif.
“Ini cukup fatal. Nama, KTP, bahkan orangnya ada. Tapi ketika dicek, mereka mengaku tidak pernah menerima pupuk atau bahkan tidak tahu menahu soal distribusi itu. Artinya, bisa jadi pupuk yang disalurkan digunakan oleh orang lain,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa proses pengentrian data dalam sistem e-RDKK menjadi sorotan utama dalam RDP mendatang. “Kita sama-sama tahu, pihak yang mengentri data adalah PPL (Petugas Penyuluh Lapangan). Ini yang akan kita bedah dalam forum besok,” pungkasnya.
Komisi B berharap, RDP ini bisa menjadi langkah awal untuk mengurai permasalahan distribusi pupuk bersubsidi di Jember secara tuntas dan transparan.
Rep: haris arifin