Situbondo – Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo bergerak cepat menindaklanjuti aduan masyarakat terkait kerusakan jalan di Desa Alas Tengah, Kecamatan Sumbermalang. Kunjungan lapangan dilakukan pada Selasa (24/12/2024) dengan didampingi oleh Kapolsek Sumbermalang dan jajaran Forkopimca setempat.
Rombongan dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi I, Ahmad Junaidi, bersama beberapa anggota DPRD atas perintah langsung dari Ketua DPRD Situbondo. Tujuan kunjungan ini adalah untuk menggali informasi langsung dari Pemerintah Desa serta klarifikasi atas aduan pemuda dan tokoh masyarakat setempat yang sempat viral di media sosial.
"Kami ingin mendengar langsung penjelasan dari Kepala Desa dan jajarannya mengenai proyek perbaikan jalan yang menjadi polemik ini," ungkap Ahmad Junaidi.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Alas Tengah menyampaikan bahwa pembangunan jalan sepanjang 2 kilometer dengan lebar 2-3 meter tersebut masih dalam proses pengerjaan. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah desa hanya mampu mengerjakan beberapa meter saja secara bertahap.
"Kami sudah mengerjakan sesuai prosedur dan saat ini masih berjalan. Paling lambat dua hingga tiga hari ke depan akan selesai tahap ini. Kami juga mempertimbangkan pemerataan pembangunan ke dusun lain agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial," ujar Kepala Desa Alas Tengah.
Selain membahas teknis pembangunan jalan, Ahmad Junaidi juga menyinggung adanya dugaan intimidasi terhadap pemuda oleh oknum RT dan Kepala Desa. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa, yang akhirnya direspons Komisi I dengan permintaan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat.
"Kami minta Kepala Desa mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka. Rencananya, semua pemuda dan tokoh masyarakat akan dikumpulkan pada tanggal 26 Desember untuk penyelesaian damai," tambah Ahmad Junaidi.
Sebagai langkah penyelesaian jangka panjang, Komisi I meminta agar kekurangan pembangunan jalan yang belum selesai dapat dimasukkan dalam anggaran desa tahun 2025. Selain itu, Ahmad Junaidi juga menekankan pentingnya transparansi anggaran kepada masyarakat.
"Kami minta pihak desa segera memasang banner di lokasi pembangunan berisi informasi jumlah anggaran, agar tidak ada prasangka buruk dari masyarakat," tutupnya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat serta mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.