Jember Barometerpost.com Pemerintah Kabupaten Jember telah menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani. Karena itu, petani tidak perlu resah, meski sebelumnya terjadi kekurangan stok dari pusat.
Para petani tidak usah resah akan kekurangan jatah pupuk bersubsidi, karena Pemerintah Kabupaten Jember menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi,” kata Bupati Jember, dr. Faida, MMR. Jaminan itu disampaikan Bupati Faida di hadapan para petani Kecamatan Rambipuji ketika penyaluran kartu tani.
Bupati Faida menjelaskan, jatah pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat hanya 60 persen dari kebutuhan petani se-Jember.
Agar perekonomian pertanian tidak terganggu akibat kekurangan pupuk itu, Pemerintah Kabupaten Jember mengambil langkah strategis.
Kekurangan pupuk bersubsidi tersebut disiapkan dari APBD Kabupaten Jember untuk petani Jember,” ungkapnya.
Bupati Faida membagikan langsung Kartu Tani di empat Lokasi di Kecamatan Rambipuji. Sementara Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, membagikan di tiga lokasi.
Total ada 2.074 kartu untuk petani Rambipuji. Rinciannya, Desa Rambipuji (7 kartu), Desa Kaliwining (641 kartu), Desa Curah Malang (111 kartu), Desa Gugut (196 kartu), Desa Nogosari (642 kartu), Desa Pecoro (108 kartu), Desa Rambigundam (267 kartu), dan Desa Rowotamtu (102 kartu).
Saat ini para petani di Jember menyambut baik dan sudah mulai paham, karena kartu tani untuk melindungi hak-hak para petani, tandasnya.
Hak-hak para petani, salah satunya, mendapatkan pupuk bersubsidi dan program lainnya. Itu semua agar benar-benar untuk petani dan yang mempunyai kartu tani.
Abdul Mufid, perwakilan Gapoktan Desa Kaliwining, menjelaskan, sebagian kartu tani di desanya sudah jadi. Sementara petani lainnya yang belum mempunyai kartu tersebut.
Gapoktan wilayah akan melayani petani, karena saat ini petani sudah antusias untuk mendapatkan kartu tani. Karena proses pendaftaran kartu tani gratis dan akan terus didata,” ungkapnya.
Mengenai kekurangan jatah pupuk bersubsidi, Abdul Mufid menegaskan sudah terpenuhi dengan langkah yang diambil Pemkab.(*)